Optimalkan Akuntabilitas, Rorena dan Bidkeu Polda Kalbar Hadiri Rakor Anggaran Direktif dan Dukops T.A. 2026
Bagdalprogar Rorena Polda Kalbar| Dalam rangka memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Anggaran Direktif Kapolda dan Dukops Polda Tahun Anggaran 2026. Kegiatan strategis berskala nasional ini berlangsung selama tiga hari, mulai Rabu hingga Jumat, 5-7 Februari 2026, bertempat di Hotel Holiday Inn, Bandung, Jawa Barat.
Rakor ini dihadiri langsung oleh perwakilan Fungsi Perencanaan (Biro Rena) dan Fungsi Keuangan (Bidkeu) Polda Jajaran dari seluruh Indonesia. Polda Kalbar sendiri mengirimkan perwakilannya, yaitu Kasubbid BIA dan APK Bidkeu Polda Kalbar AKBP Tonny Wintara, S.E., M.H., PS. Kabagdalprogar Rorena Polda Kalbar Kompol Fatah Yasin, S.H., serta Plt Paur Subbagdalpro Bagdalprogar Rorena Polda Kalbar IPTU Dedy Setiawan. Kehadiran tim kolaboratif ini menegaskan komitmen Rorena dan Bidkeu Polda Kalbar dalam mengawal setiap rupiah anggaran negara agar berdampak optimal bagi pelayanan masyarakat.
Sinergi Lintas Sektoral dan Penguatan Regulasi
Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan resmi serta arahan dari Kabaglakgarrev Stamarena Polri, BJP Mulyadi, S.E., Ak. Dalam arahannya, beliau menekankan bahwa pengelolaan anggaran Polri harus semakin adaptif, profesional, dan bersih dari penyimpangan.
Guna memperluas wawasan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi eksternal, rakor ini menghadirkan narasumber ahli dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan, yaitu Pembina Arief Priyantoro dan Penata I Achmad Fajar. Mereka memaparkan materi krusial terkait mekanisme Anggaran T.A. 2026, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) POLRI, serta prosedur revisi anggaran yang valid.
Selain itu, materi teknis mengenai penyaluran Anggaran Khusus Direktif Kapolda dan Dukops Polda disampaikan oleh KBP Indra Rambitan, S.E. dari Pusat Keuangan (Puskeu) Polri. Sesi ini menjadi ruang diskusi penting, terutama saat beberapa Polda jajaran seperti Maluku, Papua, Sulteng, Jateng, dan Jatim memaparkan potret implementasi anggaran di wilayah masing-masing sebagai bahan evaluasi bersama.
6 Arahan Strategis untuk Transparansi Anggaran
Sebagai komitmen keterbukaan informasi kepada publik sekaligus pedoman internal, Kabaglakgarrev Stamarena Polri menyampaikan enam poin instruksi penting yang wajib diimplementasikan oleh seluruh jajaran:
- Patuhi Hierarki dan Hindari Duplikasi: Seluruh jajaran wajib memedomani hierarki anggaran dan memastikan tidak ada duplikasi penggunaan dana dalam kegiatan apa pun.
- Rasionalisasi TOR/RAB: Pejabat Perencana Polda (Biro Rena) diinstruksikan melakukan penelitian ketat dan rasionalisasi terhadap dokumen TOR/RAB, baik untuk pengajuan Dukops Polda maupun anggaran khusus Direktif Kapolda.
- Pengawasan Ketat APIP: Itwasda Polda akan melaksanakan reviu APIP secara berkala atas hasil penelitian dan rasionalisasi yang telah dikerjakan oleh Biro Rena.
- Mekanisme Penyaluran Bertahap: Dalam menyalurkan anggaran Dukops dan Direktif Kapolda, Bidkeu Polda wajib mengajukan perencanaan kas ke KPPN sesuai TOR/RAB dengan mekanisme penyaluran bertahap (70% : 30%).
- Pergeseran Anggaran Ketat: Pengalihan dana antara Direktif Kapolda dan Dukops Polda hanya bisa dilakukan atas persetujuan Eselon I (Astamarena Kapolri) melalui surat usulan resmi dari Kapolda.
- Revisi Anggaran yang Solutif: Revisi anggaran adalah solusi finansial, namun tidak akan disetujui jika memicu masalah baru atau memperburuk penilaian Polri dalam pengelolaan keuangan negara.
Komitmen Akhir: Rekapitulasi dan Coklit Data
Memasuki hari kedua dan ketiga, seluruh peserta fokus melakukan penelitian mendalam, pencocokan dan penelitian (coklit) data, serta penyusunan Berita Acara (BA).
Kegiatan ditutup dengan penyerahan rekapitulasi Berita Acara dari seluruh Polda Jajaran kepada panitia pusat.Melalui keikutsertaan dalam rakor ini, Rorena Polda Kalbar siap mengintegrasikan seluruh arahan Kapolri demi mewujudkan pengelolaan anggaran yang sehat, mendukung operasional kepolisian yang prima, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.