Rorena Polda Kalbar| Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Pengendalian Program dan Anggaran (Bagdalprogar) Rorena Polda Kalbar berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Bagdalprogar Rorena Polda Kalbar

Tugas Pokok Bagdalprogar

Bagdalprogar Rorena Polda Kalbar merupakan unsur pelaksana tugas pokok di Satuan Kerja (Satker) Rorena Polda Kalbar yang bertugas menyusun laporan realisasi anggaran, analisis evaluasi (Anev), serta membimbing dan mengarahkan secara teknis pelaksanaan program dan anggaran agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Fungsi Bagdalprogar

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagdalprogar menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

Pemantauan, supervisi, penyusunan laporan realisasi anggaran, dan Anev pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan Polda;
Pembuatan administrasi otorisasi anggaran yang bersumber di luar DIPA dan anggaran tertentu;
Pemberian bimbingan dan arahan teknis pelaksanaan program dan anggaran, agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; dan
Pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan program dan anggaran.

Struktur Pendukung Bagdalprogar

Dalam menjalankan tugasnya, Bagdalprogar didukung oleh dua subbagian sebagai berikut:

1. Subbagdalpro, bertugas

(a) menyusun bahan Anev program dan anggaran, mengumpulkan, mengelola data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan program dan anggaran; dan
(b) menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta menghimpun laporan pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

2. Subbagdalgar, bertugas:

Menyiapkan laporan realisasi anggaran, otorisasi anggaran Samsat dan anggaran tertentu, mengkoordinasikan revisi RKA-K/L dan DIPA Satker serta melakukan monitoring dan Anev pelaksanaan anggaran di lingkungan Polda.

Penutup

Dengan demikian, Bagdalprogar Rorena Polda Kalbar menjalankan peran strategis dalam menjaga akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan pelaksanaan program serta anggaran. Melalui fungsi-fungsi terstruktur dan dukungan unit pelaksana yang jelas, diharapkan pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan Polda berjalan sesuai tujuan, transparan, dan memberikan kontribusi nyata bagi optimalisasi tugas kepolisian.