Pelaksanaan Stukel Usulan Pembangunan Gedung Pelayanan BPKB Prototype Ditlantas Polda Kalbar
Bagstrajemen Rorena Polda Kalbar| Dalam rangka komitmen jangka panjang untuk terus mengoptimalkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kalimantan Barat, jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) tengah mematangkan rencana strategis perbaikan sarana dan prasarana. Langkah nyata ini diwujudkan melalui pelaksanaan Studi Kelayakan (Stukel) terkait usulan pembangunan Gedung Pelayanan BPKB Prototype untuk Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kalbar (2/9/26).
Kegiatan studi kelayakan ini dipimpin langsung oleh Kabagstrajemen Rorena Polda Kalbar bersama Kasubditregident Ditlantas Polda Kalbar. Guna mendapatkan hasil analisis yang komprehensif, agenda ini juga melibatkan tim gabungan dari internal Polri termasuk staf Rorena, Rolog, Ditlantas, dan Yanma Polda Kalbar. Sinergi lintas sektoral pun diperkuat dengan hadirnya perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalbar serta PUPR Kabupaten Kubu Raya.
Rangkaian kegiatan diawali dengan rapat pendahuluan untuk menyamakan persepsi dan koordinasi teknis bersama tim ahli dari Dinas PUPR. Fokus utama dari pertemuan ini adalah membahas standarisasi kelayakan bangunan publik yang ramah pelayanan, efisien, serta mudah diakses oleh masyarakat umum.
Setelah melaksanakan koordinasi awal, tim gabungan langsung bergerak menuju lokasi pertama untuk meninjau kondisi riil fasilitas yang ada saat ini di area lingkungan Kantor Samsat Adisucipto. Langkah ini penting dilakukan guna memetakan kapasitas daya tampung pelayanan dan kenyamanan ruang tunggu yang tersedia bagi para pemohon dokumen kendaraan saat ini.
Perjalanan kemudian dilanjutkan menuju lokasi kedua, yakni melakukan peninjauan fisik terhadap lahan eks kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang terletak di kawasan strategis jalur Trans Kalimantan, Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Lahan ini menjadi salah satu opsi potensial yang dianalisis terkait kesiapan struktur tanah, tata ruang wilayah, serta aksesibilitas jangka panjang bagi operasional pelayanan publik terpadu.
Setelah proses peninjauan lapangan selesai, kegiatan ditutup dengan sesi diskusi mendalam untuk merumuskan rekomendasi awal. Seluruh rangkaian peninjauan strategis ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Hasil dari studi kelayakan ini nantinya akan menjadi dasar laporan penting bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan pembangunan sarana kepolisian yang modern dan representatif.