Hadapi Transformasi Regulasi, Rorena dan Bid Dokkes Polda Kalbar Hadiri Rapat Penyusunan Perpol Rumah Sakit Bhayangkara
Bagstrajemen Rorena Polda Kalbar| Guna menyelaraskan sistem kelembagaan dengan dinamika regulasi kesehatan nasional terbaru, Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Rorena) Polda Kalimantan Barat bergerak cepat melakukan penguatan struktural. Melalui Bagian Strategi dan Manajemen (Bagstrajemen), Rorena bersama Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bid Dokkes) Polda Kalbar menghadiri rapat terkait penyusunan regulasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Bhayangkara Polri.
Kegiatan yang berlangsung intensif selama dua hari, mulai Senin (26/10/2026) hingga Selasa (27/10/2026) di Arion Suite Hotel Kemang, Jakarta Selatan ini, mengupas tuntas rancangan peraturan pasca terbitnya regulasi baru seperti UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Permenkes Nomor 6 Tahun 2026.
Pertemuan strategis ini dibuka dengan arahan Astamarena Kapolri yang diwakili oleh Karolemtala Brigjen. Pol. Dra. Anak Agung Sagung Dian Kartini, M.Si. Dalam sambutannya, ditegaskan bahwa fasilitas kesehatan Polri wajib memenuhi standar perizinan berusaha yang ketat, mulai dari aspek lokasi, sarana prasarana, hingga kompetensi SDM.
Salah satu poin revolusioner yang dibahas adalah pergeseran konsep klasifikasi rumah sakit. Jika sebelumnya didasarkan pada jumlah tempat tidur (Kelas A hingga D), kini berubah berbasis kemampuan pelayanan, yaitu Paripurna, Utama, Madya, dan Dasar. Tidak hanya itu, isu digitalisasi melalui implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) yang terintegrasi dengan Platform SATUSEHAT juga menjadi sorotan utama, di mana sanksi tegas akan membayangi fasilitas yang tidak patuh.
Memasuki sesi diskusi kelompok, perwakilan Polda Kalbar yang tergabung dalam Kelompok VI menunjukkan peran aktifnya. Bersama jajaran Polda Jambi, RS Bhayangkara Semarang, dan RS Bhayangkara Banten, tim memberikan berbagai sumbangsih pemikiran strategis untuk menyempurnakan rancangan Peraturan Kepolisian (Perpol) ini.
Kelompok VI mengusulkan agar landasan hukum yang disusun tidak sekadar berorientasi pada peningkatan layanan medis semata. Lebih dari itu, regulasi ini harus memberikan kepastian hukum bagi penguatan organisasi, pengelolaan tarif, pembiayaan, hingga arah pengembangan jangka panjang bagi Rumah Sakit Bhayangkara di daerah.
Melalui pengawalan regulasi yang ketat dan adaptif ini, Rorena Polda Kalbar berkomitmen memastikan UPT RS Bhayangkara di wilayah Kalimantan Barat memiliki fondasi organisasi yang kokoh, modern, dan mampu memberikan pelayanan kesehatan prima bagi personel Polri maupun masyarakat luas.