Kabag Strajemen Rorena Polda Kalbar Hadiri Rapat Penyusunan Renaksi Prioritas Nasional Polri TA 2026

Kabagstrajemen Rorena Polda Kalbar, AKBP Ridwansyah, S.H., M.Si., menghadiri Rapat Penyusunan Renaksi Prioritas Nasional Polri TA 2026

BagStrajemen Rorena Polda Kalbar| Kepolisian Republik Indonesia melalui Staf Utama Perencanaan Umum dan Anggaran (Stamarena) Polri menyelenggarakan kegiatan Rapat Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) Prioritas Nasional Polri Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan pada 4 s.d 5 November 2025 bertempat di Hotel Arosa, Jalan RC Veteran No. 3, Jakarta Selatan.

Kabagstrajemen Rorena Polda Kalbar, AKBP Ridwansyah, S.H., M.Si., menghadiri Rapat Penyusunan Renaksi Prioritas Nasional Polri TA 2026

Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan Rorena Polda jajaran, termasuk Kabag Strajemen Rorena Polda Kalbar, AKBP Ridwansyah, S.H., M.Si.

Kegiatan dibuka oleh Karojakstra Stamarena Polri yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Plt. Kabagjakum Rojakstra Stamarena Polri. Dalam sambutannya, yang sekaligus membacakan amanat Karojakstra, disampaikan bahwa:

Polri memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional yang ditetapkan pemerintah.

Penyusunan Renaksi ini merupakan langkah penting untuk memastikan rencana aksi yang terukur, efektif, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja institusi.

Kolaborasi, sinergi, dan partisipasi aktif dari seluruh peserta sangat diharapkan demi memastikan keberhasilan pelaksanaan program prioritas nasional Polri pada tahun 2026.

Paparan Materi

Kabagstrajemen Rorena Polda Kalbar, AKBP Ridwansyah, S.H., M.Si., menghadiri Rapat Penyusunan Renaksi Prioritas Nasional Polri TA 2026
Kabagstrajemen Rorena Polda Kalbar, AKBP Ridwansyah, S.H., M.Si., menghadiri Rapat Penyusunan Renaksi Prioritas Nasional Polri TA 2026

Plt. Kabagjakum Rojakstra Stamarena Polri menyampaikan materi yang memuat antara lain:

  • Tujuan dan dasar penyusunan Renaksi Prioritas Nasional Polri
  • Komponen utama Renaksi kinerja
  • Rincian program Prioritas Nasional Polri Tahun 2026
  • Evaluasi capaian Prioritas Nasional Tahun 2025
  • Temuan dan analisis pelaksanaan kegiatan
  • Rencana tindak lanjut dan langkah perbaikan
  • Contoh format penyusunan Renaksi untuk implementasi di satker

Paparan tersebut menekankan bahwa Renaksi bukan hanya dokumen administratif, namun merupakan instrumen pengendalian dan arah pelaksanaan program.

Paparan Direktorat Hankam KPPN/Bappenas, disampaikan oleh Bapak Rangga Jantan Warga Dalam, meliputi:

  • Arah kebijakan pembangunan nasional dalam RKP 2026
  • Pengarusutamaan pembangunan pada sektor prioritas
  • Sasaran pembangunan nasional tahun 2026
  • Prioritas Nasional Polri dalam kerangka RKP 2026
  • Peran Polri dalam mendukung stabilitas keamanan
  • Program prioritas Polri dan indikator kinerja
  • Rincian output serta alokasi anggaran
  • Hasil evaluasi dan catatan strategis dari Bappenas

Pada paparan ini ditekankan bahwa keberhasilan program prioritas Polri sangat berkaitan dengan perencanaan kinerja yang konsisten dan berbasis data.

Paparan Kasubbag Strakam Bagjakum AKBP Ahmad Yani Eko Putra, yang meliputi:

  • Gambaran umum alokasi anggaran Polri TA 2026
  • Rincian output Prioritas Nasional dalam Renja dan RKA Polri
  • Arahan terkait proyek pembangunan PN RMP dan SBSN, termasuk imbauan untuk melakukan proses lelang Pra-DIPA (Pradipa) secara tepat waktu.
  • Apabila terdapat kendala pembentukan Tim Pokja, agar segera dilaporkan sehingga tidak menghambat pelaksanaan program.

Kabagstrajemen Rorena Polda Kalbar, AKBP Ridwansyah, S.H., M.Si., menghadiri Rapat Penyusunan Renaksi Prioritas Nasional Polri TA 2026

Diskusi dan Tanya Jawab

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif, yang membuka ruang bagi peserta untuk mengklarifikasi teknis penyusunan Renaksi, penyelarasan pagu anggaran, serta mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Penutup

Rapat ditutup dengan penekanan bahwa setiap satker jajaran Polri perlu memastikan keselarasan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan agar tepat sasaran sesuai prioritas nasional, sekaligus mendukung upaya menjaga stabilitas keamanan dan pelayanan publik di seluruh wilayah.