Bagdalprogar Rorena Polda Kalbar Hadiri Kegiatan Optimalisasi Capaian Kinerja Anggaran Prioritas Nasional Polri T.A. 2025
Bagdalprogar Rorena Polda Kalbar| Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran dan pencapaian target strategis, jajaran Polri mengikuti kegiatan "Optimalisasi Capaian Kinerja Anggaran Prioritas Nasional Polri T.A. 2025". Kegiatan ini diselenggarakan oleh Biro Monitoring dan Evaluasi (Romonev) Stamarena Polri selama dua hari, pada 13-14 November 2025, bertempat di Hotel Orchard, Jalan Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat.
Kegiatan ini memiliki urgensi tinggi dan dihadiri oleh para Kabagdalprogar (Kepala Bagian Pengendalian Program dan Anggaran) serta Operator dari seluruh Satuan Kerja (Satker) Mabes Polri dan Polda Jajaran.
Dari Polda Kalimantan Barat, Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Rorena) mengirimkan perwakilannya, yaitu Kompol Fatah Yasin, SH (Ps. Kabagdalprogar) dan Briptu Akbar Ananta (Operator Bagdalprogar).
Arahan Pembukaan Stamarena Polri
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kabag Anevgar Biro Monev Stamarena Polri, KBP Eko Mei Probo Cahyono, S.I.K., M.Si.
Dalam sambutannya, KBP Eko Mei Probo Cahyono menyoroti kondisi realisasi anggaran. "Secara umum realisasi anggaran sudah baik, namun ada beberapa belanja yang realisasinya masih rendah," ujarnya.
Beliau menekankan pentingnya peran pengendalian di setiap Satker. "Oleh karena itu, tugas kita adalah untuk selalu mengingatkan mereka (Satker Jajaran) agar target yang telah direncanakan dapat terlaksana," tegasnya.
Paparan Bapenas dan Integrasi Asta Cita
Sesi materi diisi oleh berbagai narasumber kunci, diawali dengan paparan dari Perwakilan Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis II, Kementerian PPN/Bapenas RI.
Bapenas menegaskan bahwa tujuan Prioritas Nasional (PN) untuk menjaga ketertiban dan keamanan (Kamtibmas) sangat krusial bagi Indonesia sebagai negara berkembang untuk menarik investasi. Polri, sebagai bagian dari Asta Cita kedua (Pertahanan dan Keamanan), harus memastikan kecukupan personel dan menyusun kerangka kerja yang jelas.
Untuk mencapai target tersebut, Bapenas menyoroti perlunya:
- Implementasi manajemen risiko sejak awal untuk mengidentifikasi dan mengurangi kendala.
- Pemantauan konstan (melalui e-monev dan analisis media).
- Evaluasi yang terukur.
Proses pengendalian dibagi menjadi dua, yakni (1) Reguler (melalui sistem) dan (2) Spesifik/Tematik (melalui observasi lapangan, rapid review, dan Forum Pengendalian Terpadu Bapenas). Hasil pengendalian ini akan dijadikan rekomendasi korektif yang dipantau Bapenas setiap triwulan.
Bapenas juga menyampaikan beberapa data capaian yang perlu menjadi perhatian:
Rasa Aman: Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian baru mencapai 62,8%, sedangkan target 2025 adalah 67,5%.
- Supremasi Hukum (PN 7): Indeks pembangunan hukum baru mencapai 0,67.
- Pohon Kinerja dan Penguatan Tata Kelola
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan strategis dari internal Polri. Kabaganev Kinerja Biro Monev Stamarena Polri, Kombes. Pol. Kus Sri Wahyuni, S.I.K., M.Si., menyampaikan materi tentang "Pohon Kinerja Polri". Materi ini membahas transformasi tata kelola kinerja melalui penyusunan Pohon Kinerja Polri yang terintegrasi untuk mendukung Asta Cita menuju Indonesia Maju.
Selain itu, peserta juga mendapatkan pemaparan dari:
- KorPolairud (terkait Target Penyelesaian Perkara Prioritas Nasional)
- Korbrimob Polri (terkait Pembangunan Mako di Purwakarta)
- Diklat Reserse Polri (terkait Pembangunan Rumah Dinas sumber SBSN)
- Puskeu Polri (terkait materi sumber PLN)
Pointer Penting Karo Monev Stamarena Polri
Sebagai puncak materi, Karo Monev Stamarena Polri, Brigjen Pol Dr. Hadi Utomo, SH, M.Hum., M.Han., menyampaikan sejumlah arahan penting.
Beliau menegaskan, guna mencapai optimalisasi Capaian Kinerja PN T.A. 2025, sinkronisasi antara serapan anggaran dan target capaian kinerja menjadi sebuah keharusan.
"Oleh karenanya, perencanaan, pengajuan, sampai pada pelaksanaan harus sesuai," tegas Brigjen Pol Hadi Utomo.
Beliau juga menyoroti bahwa implementasi Pohon Kinerja yang baru (Grand Strategi, Renstra, dan Renja) diharapkan akan memperjelas alur susunan kinerja. Evaluasi, baik dari Bapenas maupun internal Polri, harus dipastikan berujung pada dampak nyata kepada masyarakat.
"Pastikan target Rincian Output (RO) yang dilakukan Jakum bukan sebagai penghias, namun itu adalah rumusan yang harus disusun dan dicapai dengan baik," tambahnya.
Karo Monev juga menginstruksikan jajaran untuk melakukan pemantauan dan pengendalian secara berkala guna mengurai hambatan dan meminimalisir risiko. Beliau memberi contoh konkret: "Ketika Dikbangspes kita tidak menyampaikan materi tentang HAM, apabila terjadi pelanggaran HAM oleh anggota, maka kesalahan ada pada kita. Namun apabila telah disampaikan, maka kesalahan ada pada pribadi anggota."
Kegiatan ini diakhiri dengan sesi pendalaman materi, memberikan ruang bagi seluruh peserta untuk berdiskusi dan mencari solusi atas hambatan di wilayah masing-masing.