Kanwil DJPb Kalbar Intensifkan Evaluasi: One-to-One Meeting Bedah Kinerja Anggaran Triwulan IV 2025 Polda Kalbar
Bagdalprogar Rorena Polda Kalbar| Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran satuan kerja (satker) melalui kegiatan One-to-One Meeting Evaluasi Kinerja Anggaran Triwulan IV Tahun Anggaran 2025.
Pertemuan strategis ini diselenggarakan pada hari Senin, 17 November 2025, bertempat di Ruang Rapat Karorena Polda Kalbar, dimulai tepat pukul 14.00 WIB. Agenda utama kegiatan ini adalah mengevaluasi secara mendalam capaian dan hambatan pelaksanaan anggaran Polda Kalbar menjelang akhir tahun anggaran, khususnya untuk memastikan efektivitas belanja negara.
Sambutan Pengantar dan Arah Kebijakan
Acara dibuka dengan sambutan hangat dari tuan rumah, Kepala Biro Perencanaan (Karorena) Polda Kalbar, Kombes Pol Dra. Yulia Agustin Selfa Triana, MM. Beliau menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kanwil DJPb dalam melaksanakan evaluasi secara tatap muka (one-to-one meeting) karena hal ini memungkinkan diskusi yang lebih fokus dan mencari solusi yang kontekstual terkait permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan anggaran Polda Kalbar T.A. 2025. Kombes Pol Yulia juga menegaskan komitmen Polda Kalbar untuk terus meningkatkan kualitas kinerja anggaran sesuai kaidah akuntabilitas dan transparansi, serta dalam rangka peningkatan pelaksanaan anggaran pada T.A. 2026.
Selanjutnya, Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran ID, Pembina Johan, SE., M.M., mewakili Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi (DJPb) Kalimantan Barat, memberikan arahan. Bapak Johan menekankan bahwa kualitas pelaksanaan anggaran tidak hanya dilihat dari seberapa besar dana terserap, namun juga dari aspek output dan outcome yang dihasilkan.
"Di triwulan IV ini, fokus kita bukan lagi sekadar penyerapan, melainkan bagaimana memastikan dana yang tersisa dapat terealisasi sesuai RPD, menghasilkan output yang berkualitas, dan menghindari penumpukan belanja di akhir tahun. One-to-One Meeting ini adalah forum krusial untuk mencegah terjadinya pagu idle," ujar Bapak Johan.
Bidlafor Polda Kalbar Soroti Dua Permasalahan Utama
Sesi evaluasi inti difokuskan pada pemaparan data kinerja dan diskusi terkait hambatan. Perwakilan dari Bidang Laboratorium Forensik (Bidlafor) Polda Kalbar menyampaikan secara terbuka dua kendala utama yang signifikan menurunkan nilai capaian kinerja satker mereka sepanjang T.A. 2025:
1. Keterlambatan Penyerapan Anggaran Harwat Almatsus: Nilai capaian kinerja Bidlafor T.A. 2025 dinilai rendah karena adanya keterlambatan serius dalam penyerapan anggaran pemeliharaan dan perawatan (harwat) Alat Material Khusus (Almatsus). Dana yang seharusnya ditarik sesuai jadwal yang tertuang dalam Rencana Penarikan Dana (RPD) mengalami pergeseran. Penundaan ini tidak hanya berpotensi mengganggu operasional vital Almatsus, tetapi juga berdampak langsung pada nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satker.
2. Hambatan Pembentukan Tim Pokja dan Pengadaan: Kendala kedua yang bersifat teknis namun berdampak besar adalah keterlambatan pembentukan tim Kelompok Kerja (Pokja) untuk proses pengadaan barang dan jasa. Permasalahan ini akar utamanya terletak pada keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Terdapat kekurangan personel di internal satker yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa yang diwajibkan. Selain itu, Bidlafor juga menghadapi tantangan dalam menemukan pihak penyedia (vendor) yang benar-benar berkompeten dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan Almatsus yang bersifat sangat spesifik.
Sesi Tanya Jawab: Mendalami Solusi Korektif
Sesi tanya jawab yang dibagi dalam dua sesi menjadi ruang diskusi yang produktif. Kanwil DJPb memberikan masukan strategis terkait percepatan proses pengadaan, termasuk kemungkinan melakukan koordinasi antar-satker di lingkungan Polda Kalbar untuk pemenuhan kebutuhan SDM bersertifikasi Pokja, atau pemanfaatan metode pengadaan yang lebih fleksibel namun tetap akuntabel.
Diskusi mendalam juga diarahkan pada penyusunan rencana aksi korektif bagi Bidlafor untuk menggeser jadwal pelaksanaan kegiatan harwat Almatsus ke awal triwulan IV, memastikan penarikan dana dapat direalisasikan sebelum tutup buku anggaran. Kanwil DJPb siap memberikan asistensi teknis dan konsultasi agar kendala administrasi maupun substansi dapat teratasi.
Penutup dan Komitmen Bersama
Kegiatan One-to-One Meeting ini diakhiri dengan penegasan komitmen bersama. Evaluasi yang transparan ini menjadi early warning system bagi Polda Kalbar dan Bidlafor Polda Kalbar khususnya, untuk segera mengambil langkah mitigasi risiko. Diharapkan, melalui koordinasi intensif dengan Kanwil DJPb, semua kendala yang teridentifikasi dapat diselesaikan, dan capaian kinerja anggaran Polda Kalbar di akhir T.A. 2025 dapat mencapai target yang optimal.